Bendera Aceh Masih Jadi Polemik, Praktisi Hukum Minta MA Beri Fatwa

Praktisi Hukum, Ridwan Hadi (For MODUSACEH.CO)

BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh –  Polemik Bendera Bintang Bulan di Aceh belum menemukan ujung. Persoalan yang semula berkutat pada tafsir regulasi itu kini merembet ke ruang publik dan beberapa kali memicu benturan antara masyarakat dan aparat keamanan.

Di tengah ketidakpastian tersebut, praktisi hukum Ridwan Hadi mengusulkan penyelesaian melalui jalur yudisial. Ia meminta Mahkamah Agung (MA) memberikan fatwa hukum, untuk menjawab satu persoalan mendasar yaitu, apakah Bendera Bulan Bintang masih dapat dikategorikan sebagai simbol separatis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Menurut Ridwan, perdebatan mengenai bendera Aceh tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan politik ataupun pendekatan keamanan. Persoalan ini membutuhkan kepastian hukum dari lembaga peradilan.

  “Untuk menyelesaikan konflik regulasi atau persoalan bendera ini, caranya menurut saya adalah meminta fatwa dari Mahkamah Agung,” kata Ridwan dalam wawancara dengan MODUSACEH.CO di Banda Aceh, Sabtu malam, 7 November 2026.

Persoalan tersebut bermula dari terbitnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Melalui qanun itu, Bendera Bintang Bulan ditetapkan sebagai bendera Aceh.

Regulasi tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu memberikan kewenangan kepada Aceh untuk memiliki simbol wilayah, termasuk bendera dan lambang daerah.

Namun, pengakuan terhadap kewenangan tersebut kemudian berhadapan dengan ketentuan pemerintah pusat. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016, sejumlah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dibatalkan.  Pemerintah pusat mempersoalkan bentuk Bendera Bintang Bulan yang dinilai menyerupai simbol organisasi separatis. Penilaian itu merujuk pada PP Nomor 77 Tahun 2007, yang mengatur larangan penggunaan lambang daerah yang mempunyai persamaan dengan lambang organisasi terlarang atau organisasi separatis.

Di sinilah, menurut Ridwan, persoalan hukum muncul. Ia mempertanyakan apakah penilaian tersebut masih relevan setelah konflik bersenjata di Aceh berakhir melalui kesepakatan damai.Cari Peta Wilayah  “Untuk menjawab apakah Bintang Bulan itu menyerupai bendera separatis atau bukan, tentu ada lembaga yang berwenang menetapkannya. Menurut saya, lembaga yudikatif. Ini persoalan hukum karena menyangkut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013,” ujarnya.

Mempertanyakan Kewenangan Pembatalan  Ridwan juga mempersoalkan mekanisme pembatalan sejumlah ketentuan dalam qanun tersebut. Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang, menurut dia, berkaitan dengan pembatasan kewenangan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah.

Dalam pandangannya, pembatalan peraturan daerah maupun qanun harus ditempuh melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung atau judicial review.  “Pembatalan harus dilakukan melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Kalau mau membatalkan perda atau qanun, mekanismenya harus melalui judicial review ke Mahkamah Agung,” katanya.  Ia menilai, perubahan politik Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki juga semestinya menjadi pertimbangan dalam melihat persoalan simbol tersebut. Ridwan mencontohkan mantan anggota GAM yang kini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA).

Sebagian dari mereka bahkan telah menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui proses politik dan pemerintahan yang sah.  “Menurut saya, GAM tidak lagi separatis. GAM sekarang menjadi KPA, Komite Peralihan Aceh. Berarti GAM tidak lagi separatis,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia berpandangan bahwa status organisasi dan simbol yang berkaitan dengan sejarah konflik Aceh perlu ditinjau dalam konteks perdamaian. Namun, pandangan tersebut, menurut dia, tetap membutuhkan pertimbangan hukum dari lembaga yang berwenang.  Ridwan mengusulkan pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.

Masyarakat dan organisasi di Aceh, kata dia, dapat mendorong langkah tersebut bersama para pemangku kepentingan. Selain permohonan fatwa, ia juga mendorong pengujian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri 188.34-4791 melalui mekanisme judicial review. Langkah itu dinilainya dapat membuka ruang pengujian terhadap ketentuan yang selama ini menjadi dasar persoalan Bendera Bulan Bintang.

Polemik yang Berulang Menjadi Kericuhan Ketidakpastian mengenai status bendera tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan hukum. Dalam beberapa bulan terakhir, persoalan pengibaran dan penurunan Bendera Bulan Bintang beberapa kali memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Pada peringatan Hari Damai Aceh, 15 Agustus 2026, kericuhan dilaporkan terjadi antara masyarakat dan aparat TNI-Polri. Sejumlah orang mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut.  Ketegangan kembali mencuat dalam sejumlah kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insiden terbaru terjadi di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa yang berkaitan dengan pengibaran Bendera Bulan Bintang itu dilaporkan menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

Penyebab pasti kematian korban masih memerlukan penjelasan dari aparat berwenang. Begitu pula informasi mengenai luka pada tubuh korban yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan.  Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa polemik bendera bukan lagi sekadar persoalan perbedaan tafsir terhadap sebuah regulasi.

Tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, persoalan ini berpotensi terus menjadi sumber ketegangan antara masyarakat dan aparat.  Ridwan menilai, perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan sebagian masyarakat Aceh mengenai legalitas qanun harus segera dijawab melalui mekanisme hukum.  “Kalau kita lihat, pertama, qanun itu sudah sah. Apakah pencabutan atau pembatalan itu sah atau tidak, lihat putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak seharusnya membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut. Menurut dia, penyelesaian melalui jalur hukum jauh lebih diperlukan ketimbang membiarkan perbedaan tafsir berkembang menjadi konflik di lapangan.  “Jangan dibiarkan konflik ini terus bergulir. Lakukan judicial review terhadap Keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 yang membatalkan Qanun tersebut juga menjadi pilihan jalan keluar terhadap polemik bendera di Aceh,” ujar Ridwan. Bagi Ridwan, kepastian hukum menjadi kunci agar persoalan Bendera Bulan Bintang tidak terus berulang.

Tanpa keputusan atau penjelasan hukum yang dapat dijadikan pegangan bersama, setiap pengibaran maupun penurunan bendera berpotensi kembali memantik ketegangan.  Di Aceh, perdamaian telah ditandatangani lebih dari dua dekade lalu. Namun, polemik mengenai simbol yang melekat pada sejarah konflik itu masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan lembaga hukum.(modusaceh.co*)