BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Satu tahun setelah bencana ekologis melanda Aceh, penanganan dan pemulihan di sejumlah wilayah dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, beberapa daerah seperti Kabupaten Pidie Jaya dan Gayo Lues masih dilanda bencana berulang hingga menyebabkan masyarakat kembali harus mengungsi. Bahkan Huntara yang dibangun pemerintah di Aceh Tamiang, saat ini sedang tergenang banjir.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana dalam konferensi pers di Banda Aceh. Koalisi menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) yang saat ini sedang berlangsung.
Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana, Alfian, mengatakan kondisi di lapangan belum sepenuhnya pulih sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden perlu melihat langsung kondisi masyarakat dan wilayah terdampak bencana di Aceh. Sebab, masih terdapat daerah yang mengalami banjir berulang, bahkan infrastruktur yang telah dibangun kembali terancam rusak akibat bencana susulan.
“Jangan sampai infrastruktur yang sudah selesai dibangun, ketika terjadi bencana kembali justru hancur lagi. Ini terjadi di beberapa tempat, termasuk wilayah Gayo Lues,” ujar Alfian yang juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh dalam konfrensi pers di Banda Aceh Jumat 13 November 2026.
“Saya pikir Presiden perlu mengkaji ulang, mencermati lagi laporan laporan yang disampaikan oleh bawahannya terkait dengan kondisi Aceh,” sambung Alfian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menilai penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas umum dan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan pemulihan ekosistem, terutama kawasan hutan di wilayah hulu, sempadan sungai, serta penertiban berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, rekonstruksi ekologis harus menjadi bagian penting dalam proses pemulihan agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Rekonstruksi sawah, sekolah, jembatan, dan jalan itu penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu rekonstruksi ekologis. Memastikan wilayah hulu, kawasan hutan, sempadan sungai, serta melakukan upaya penertiban kegiatan ilegal,” kata Ahmad Shalihin.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah Aceh, termasuk Pidie Jaya dan Gayo Lues. Karena itu, pemulihan harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman bencana.
Sorotan terhadap kerusakan lingkungan juga disampaikan Musrafian dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Ia menyebutkan, penurunan tutupan hutan di Aceh tidak hanya disebabkan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, aktivitas yang memiliki izin pemerintah, termasuk pertambangan dan pembukaan jalan, juga berkontribusi terhadap perubahan tutupan hutan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, penurunan tutupan hutan tercatat mencapai lebih dari 39 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 24.372 hektare dikaitkan dengan faktor alami, sedangkan sekitar 15.230 hektare akibat faktor antropogenik atau aktivitas manusia, termasuk pertambangan dan pembukaan jalan.
“Penurunan tutupan hutan itu sampai hampir 40.000 hektare, lebih dari 39.000 hektare. Ada faktor alami sebesar 24.372 hektare, di samping faktor antropogenik seperti pertambangan, pembukaan jalan dan aktivitas lainnya sekitar 15.230 hektare,” jelas Musrafian.
“Kerusakan hutan yang menyebabkan bencana alam bukan hanya dari tambang ilegal, perambahan hutan ilegal, tapi sekarang pertambangan yang berizin atau legal mining, dan perambahan secara legal justru lebih besar menyebabkan kerusakan,” sambungnya.
Di sisi lain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan bencana di Aceh, terutama dari aspek kebijakan dan pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat terdampak.
Ia menilai belum terlihat perkembangan yang menggembirakan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam proses penanganan bencana tersebut.
“Kita hingga saat ini juga belum melihat ada satu progres yang cukup menggembirakan, baik dari pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh juga belum mampu menyikapi persoalan ini dengan baik, seperti tidak memiliki kemampuan memegang kendali kekuasaan,” tegas Aulianda.
Delapan Poin Tuntutan Koalisi Sipil
Merespons satu tahun penanganan bencana ekologis di Aceh, Koalisi Sipil Masyarakat Peduli Bencana mengeluarkan pernyataan sikap tertanggal 13 November 2026.
Dalam pernyataan tersebut, koalisi mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah konkret dalam percepatan pemulihan serta mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Ada delapan poin tuntutan yang disampaikan, yakni:
1. Mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
2. Mendesak Pemerintah Aceh memberikan pernyataan terbuka kepada publik apabila kapasitas pemerintah daerah tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
3. Mendesak Pemerintah Aceh segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
4. Mempercepat pemulihan bencana ekologis dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
5. Melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.
6. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
7. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
8. Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang terdiri atas AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, EAKA, WALHI Aceh, MaTA, KontraS Aceh, dan YKPI. (rri)
