BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Pemerintah pusat masih mencari jalan terang untuk menyelesaikan polemik Bendera Aceh (Bendera Bulan Bintang) yang hingga kini belum menemukan kesepakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menyebut keputusan akhir mengenai persoalan tersebut nantinya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Beberapa alternatif berupa pilihan sudah sering didiskusikan, didialogkan. Dan kata akhir nanti tentu ada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan memutuskan,” kata Yusril dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Jum’at, 6 November 2026.
Yusril mengatakan, persoalan Bendera Aceh berkaitan dengan perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, dan peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan bendera daerah.
Ia menyebut UUPA telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai bendera Aceh melalui qanun. Ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013.
“Namun, dalam prosesnya muncul perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, khususnya terkait ketentuan bendera yang tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya dengan bendera separatis,” ujar Yusril.
Persoalan tersebut menurut telah berlangsung sejak 2013 dan pemerintah kini berupaya mencari penyelesaian melalui pembahasan serta dialog dengan berbagai pihak. Dalam proses tersebut, ia juga mengungkapkan telah mendengar pandangan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, yang menegaskan bahwa Bendera Bulan Bintang merupakan Bendera Aceh, bukan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Yusril, pandangan tersebut menjadi salah satu perspektif yang perlu dipertimbangkan dalam mencari penyelesaian. Ia juga mengingatkan bahwa konflik Aceh telah berakhir melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Yusril mengaku optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan pemerintah masih membutuhkan pembahasan untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
“Saya belum bisa jawab sekarang. Ini kita mesti diskusi dulu, kita cari komprominya, ya. Kompromi dan pasti akan ada satu titik temu,” ujarnya.(rmolaceh)
