Aceh Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Akhiri Masa Transisi Darurat Pascabencana

BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Pemerintah Aceh bersama Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) terus memperkuat komitmen dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengakhiran Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Senin (28/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, dan diikuti secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBA Ir. Bahron Bakti, ST., MT., jajaran pemerintah kabupaten/kota terdampak, unsur BNPB, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta perangkat daerah terkait.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan seluruh tahapan penanganan pascabencana berjalan sesuai target, sehingga status masa transisi darurat dapat segera diakhiri dan berlanjut ke fase pemulihan secara menyeluruh.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi perhatian bersama. Seluruh instansi terkait diminta meningkatkan koordinasi, mempercepat penyelesaian administrasi, serta memastikan seluruh pembangunan infrastruktur dan hunian bagi masyarakat terdampak dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI yang mengikuti rapat secara virtual menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, percepatan pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Kepala Pelaksana BPBA, Ir. Bahron Bakti, ST., MT., menyampaikan bahwa BPBA terus melakukan koordinasi intensif dengan BNPB, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

“Pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama. BPBA berkomitmen mengawal seluruh proses agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal melalui penyediaan hunian yang layak, pemulihan infrastruktur dasar, serta penguatan ketangguhan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang,” ujar Bahron Bakti.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Aceh. Pembahasan meliputi progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap), perbaikan infrastruktur publik, penanganan fasilitas sosial dan fasilitas umum, hingga penyelesaian berbagai kendala teknis dan administratif yang masih dihadapi di lapangan.

Selain mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan, forum ini juga menjadi wadah untuk menyusun langkah percepatan terhadap pekerjaan yang masih berlangsung, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor agar seluruh target pemulihan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

BPBA menilai keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta terbangunnya ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian masa transisi darurat menuju pemulihan, sehingga masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dapat segera merasakan manfaat dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.