BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh telah berlangsung. Salah satu buah pentingnya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberi ruang bagi Aceh mengatur kekhususannya, termasuk bendera daerah dalam Pasal 246. Namun, 13 tahun sejak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disahkan,
kepastian hukum Bendera Bintang Bulan belum terwujud. Pemerintah Aceh mempertahankan qanun tersebut, sementara Pemerintah Pusat memiliki keberatan.
Tarik-menarik ini tak kunjung selesai.
Akibatnya, persoalan yang semestinya diselesaikan melalui hukum dan dialog terus berulang. Pengibaran bendera memicu ketegangan dengan aparat, bahkan bentrokan dan korban jiwa.
Tragedi terbaru terjadi pada 4 November 2026 di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW berakhir dengan bentrokan antara masyarakat dan aparat. Seorang warga sipil, Abzalul Riza, meninggal dunia. Tiga belas warga dan enam personel TNI dilaporkan terluka.
Pada 9 November 2026, Komnas HAM menyampaikan dugaan kuat bahwa luka pada tubuh korban berkaitan dengan proyektil dan mendesak penyelidikan profesional, transparan, serta akuntabel. Pangdam
Iskandar Muda sebelumnya membantah penggunaan peluru tajam oleh aparat dan menyatakan akan melakukan investigasi internal.
Perbedaan keterangan itu harus dijawab melalui penyelidikan independen. Keluarga korban berhak mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Seorang warga sipil kehilangan nyawa dalam kegiatan Maulid di tengah masyarakat. Bukan di medan perang, melainkan dalam kegiatan keagamaan yang semestinya mempererat persaudaraan. Berapa nyawa lagi harus melayang sebelum negara menyelesaikan ketidakpastian hukum ini?
Kebuntuan Hukum yang Mengancam Nyawa
Pasal 246 UUPA memberi ruang bagi Pemerintah Aceh menetapkan bendera daerah sebagai lambang kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ketentuan itu dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Namun, implementasinya dipersoalkan, antara lain karena Pemerintah Pusat menilai desain bendera memiliki kesamaan dengan simbol GAM dalam kerangka PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
Perbedaan itu semestinya diselesaikan melalui hukum dan dialog. Pemerintah Pusat perlu menjelaskan dasar keberatan serta mekanisme penyelesaiannya secara terbuka dengan melibatkan Pemerintah Aceh
dan DPRA. Persoalan ini bukan hal baru bagi saya. Pada peringatan 14 tahun perdamaian Aceh, saat menjabat Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saya memimpin aksi di Kantor DPRA menuntut kepastian
hukum Qanun Bendera Aceh.
Saya bersama empat rekan kemudian diamankan polisi. Pengalaman itu
menunjukkan persoalan ini telah berlangsung lama tanpa penyelesaian.
Pemerintah Harus Membaca Situasi Tanggal 4 Desember 1976 menjadi penanda sejarah politik Aceh ketika Hasan Muhammad di Tiro
mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menjelang 4 Desember, pemerintah perlu memahami sensitivitas sejarah dan dinamika masyarakat. Pada peringatan 21 tahun perdamaian, 15 Agustus 2026, pengibaran Bendera Bintang Bulan di kawasan Masjid
Raya Baiturrahman memicu ketegangan. Insiden serupa terjadi di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Aceh Utara, sebelum tragedi Pulo Keunari menelan korban jiwa.
Rangkaian kejadian itu menjadi peringatan bahwa pengibaran bendera berpotensi meluas menjelang 4 Desember. Pemerintah tidak boleh menunggu tanggal tersebut tiba untuk kembali mengandalkan Pengibaran Bendera Bintang Bulan oleh masyarakat juga perlu dibaca secara cermat. Persoalan ini tidak cukup dianggap sebagai agenda organisasi politik atau mantan kombatan. Ketika warga biasa ikut
mengambil bagian, persoalan tersebut telah memasuki dimensi sosial yang lebih luas.
