BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh kepada Masjid Raya Baiturrahman. Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan status lahan yang selama ini berada dalam pengelolaan TNI Angkatan Darat (TNI AD) melalui Kodam Iskandar Muda.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar tanah Blang Padang dikembalikan sesuai dengan fungsi semula sebagai tanah wakaf dari Sultan Iskandar Muda sekitar 400 tahun silam. “Terhadap lahan Blang Padang itu, Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk, beliau setuju lahan Blang Padang itu dikembalikan ke fungsinya semula sebagai lahan wakaf dari Sultan Iskandar Muda,” kata Yusril di Aceh Besar, Jumat (6/11/2026), dikutip dari Antara.
Hal tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Ia menjelaskan bahwa proses pengembalian tanah Blang Padang belum dapat dilaksanakan secara langsung karena masih memerlukan penyelesaian sejumlah prosedur administrasi dan hukum.
Apabila seluruh tahapan telah selesai, tanah tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada takmir Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir atau pengelola harta wakaf. Adapun Pemerintah Aceh akan berperan sebagai pihak yang meneruskan wakaf tersebut. “Dan Pemerintah Aceh sebagai wakif, meneruskan wakaf yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda sekitar 400 tahun yang lalu itu. Tapi, ini prosesnya sedang diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyelesaian permasalahan tanah wakaf Blang Padang.
Surat Gubernur Aceh Nomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 tersebut berisi sejumlah bukti yang berkaitan dengan status serta sejarah kepemilikan tanah wakaf Blang Padang.
Apa Saja Tahapan Pengembalian Tanah Wakaf Blang Padang?
Yusril menerangkan bahwa persetujuan Presiden Prabowo menjadi landasan bagi pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian status lahan Blang Padang. Meski demikian, proses pengembalian masih harus melalui beberapa tahapan guna menjamin kepastian hukum dan administrasi. Terdapat tiga tahapan utama yang perlu diselesaikan, yaitu:
1. Pengukuran ulang lahan Blang Padang, untuk memastikan batas serta luas tanah yang akan dikembalikan.
2. Penetapan status tanah wakaf oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, sebagai bagian dari proses penyelesaian status hukumnya.
3. Pencabutan surat keputusan Menteri Keuangan, yang selama ini menetapkan Blang Padang sebagai barang milik negara (BMN).
“Nah, kalau semuanya sudah dikembalikan, tentu kembali statusnya menjadi tanah wakaf ya,” katanya.
