BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Pernyataan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar tentang penyelesaian status historis dan hukum Lapangan Blang Padang Banda Aceh, patut kita dukung sepenuh hati. Seruan beliau bukan sekadar pandangan hukum, melainkan panggilan moral agar persoalan tanah
yang sarat nilai sejarah ini diselesaikan dengan cara yang adil, bermartabat, dan berlandaskan musyawarah.
Lapangan Blang Padang bukan sekadar hamparan tanah di jantung Banda Aceh. Ia adalah ruang peradaban, saksi sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, dan memiliki keterkaitan erat dengan Masjid Raya Karena itu, setiap langkah penyelesaian harus menempatkan bukti sejarah, hukum Islam tentang wakaf, serta kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh sebagai pijakan utama.Wali Nanggroe menekankan bahwa jika terbukti tanah tersebut adalah wakaf untuk Masjid Raya
Baiturrahman, maka semua pihak wajib menghormati ketetapan itu.
Namun, beliau juga mengingatkan agar proses hukum dan administrasi dijalankan dengan koordinasi yang baik, sehingga tidak ada pihak
yang kehilangan muka. Inilah inti dari sikap bijak: menjaga martabat rakyat Aceh sekaligus merawat hubungan harmonis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Lebih jauh, seruan agar semua pihak menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman adalah pesan penting.
Penyelesaian Blang Padang harus menjadi teladan
bahwa konflik sejarah dapat dirajut kembali melalui musyawarah dan perdamaian, bukan pertentangan. Untuk itu, kita mendukung sikap Wali Nanggroe sebagai jalan tengah yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat Aceh. Penyelesaian Blang Padang harus menjadi cermin kebesaran peradaban Aceh, yaitu adil, bermartabat, dan penuh kedewasaan. Perlu dicatat bahwa bahwa penyelesaian ini juga menjadi ujian bagi semua pihak untuk menunjukkan kedewasaan politik dan sosial.
Aceh yang pernah melewati masa konflik panjang kini harus membuktikan
bahwa perdamaian bukan sekadar slogan, melainkan sikap nyata dalam menghadapi persoalan yang menyentuh akar sejarah dan identitas.
Selain itu, menjaga martabat berarti memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau dipinggirkan. Penyelesaian Blang Padang harus menjadi ruang rekonsiliasi, di mana hukum, adat, dan sejarah berjalan seiring, sehingga rakyat Aceh merasa dihargai dan pemerintah pusat tetap dihormati.
Akhirnya, kita berharap penyelesaian Blang Padang menjadi simbol bahwa Aceh mampu menyelesaikan
persoalan besar dengan cara yang beradab dan bermartabat.
Dengan mengedepankan adat dan sejarah Aceh, hukum Islam, serta semangat persatuan bangsa, maka
Lapangan Blang Padang akan tetap menjadi milik bersama: warisan sejarah yang dijaga dengan damai,
martabat, dan kebijaksanaan. Semoga!
