BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Perkembangan terbaru menunjukkan pembahasan revisi UUPA tidak lagi berada pada tahap wacana. Draf revisi telah dibahas di Baleg DPR RI dan sejumlah aspirasi
Pemerintah Aceh serta DPRA telah masuk dalam materi
pembahasan.Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas pada 17 Agustus 2026 menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk menuntaskan persoalan Aceh, khususnya kepastian keberlanjutan kekhususan Aceh menjelang berakhirnya masa Otsus pada 2027. Pemerintah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui revisi UUPA pada 2026.
Target penyelesaian itu sebelumnya juga ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Dalam kunjungan Baleg ke Aceh pada April 2026, Doli menyebut revisi UUPA ditargetkan selesai tahun ini sehingga aturan baru dapat mulai efektif pada 2027. Salah satu perkembangan penting terjadi pada 17 Juni 2026. Baleg DPR RI menyatakan usulan dana Otsus Aceh sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional telah
dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UUPA.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan usulan
tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan tinggal
menunggu respons pemerintah pusat. “Usulan kami 2,5 persen,” kata Doli di Banda Aceh, 17 Juni 2026. Angka tersebut menjadi salah satu poin paling penting dalam revisi UUPA karena berkaitan langsung dengan masa depan
pembiayaan kekhususan Aceh. Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan juga menyebut usulan peningkatan Dana Otsus menjadi 2,5 persen dari DAU nasional sebagai salah satu opsi yang logis untuk
dipertimbangkan dalam revisi UUPA.
Selain persoalan fiskal, revisi UUPA juga menyentuh berbagai
kewenangan khusus Aceh. Pemerintah Aceh pada Juni 2026 menyebut sedikitnya terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam
pembahasan, termasuk kewenangan dan fiskal, tata kelola Dana Otsus, pendidikan, qanun, pelabuhan dan bandar udara, pengelolaan gampong, sumber daya alam, serta kewenangan investasi dan perizinan. Anggota Baleg DPR RI TA Khalid sebelumnya menegaskan pembahasan revisi dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan kondisi dan kebutuhan terkini. Menurut TA Khalid, Baleg juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA agar pasal-pasal yang nantinya
disahkan dapat diterima dan dilaksanakan bersama. Karena itu, kekompakan Pemerintah Aceh dan DPRA menjadi salah satu faktor penting dalam tahapan berikutnya.
Pemerintah Aceh yang dipimpin Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah perlu memastikan seluruh kepentingan strategis Aceh memiliki posisi yang sama dengan DPRA ketika pembahasan berlanjut di tingkat pusat. Hingga Senin, 31 Agustus 2026, sejumlah perkembangan penting revisi UUPA dapat dirangkum sebagai berikut:
Pertama, revisi UUPA sudah masuk agenda resmi pembahasan Baleg DPR RI dan tidak lagi sebatas usulan daerah.
Kedua, Baleg DPR RI menargetkan pembahasan selesai pada 2026 agar aturan baru dapat memberikan kepastian sebelum berakhirnya masa Otsus pada 2027.
Ketiga, usulan Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari DAU nasional
sudah masuk dalam DIM yang disampaikan Baleg kepada pemerintah.
Keempat, Pemerintah Aceh telah menyampaikan sejumlah kepentingan strategis Aceh dalam pembahasan, sementara Baleg menyatakan masih melakukan sinkronisasi dan pendalaman terhadap substansi revisi.
Kelima, pemerintah pusat kini memberikan sinyal politik yang lebih kuat untuk menuntaskan persoalan Aceh sebelum berakhirnya masa Otsus pada 2027.
Pernyataan Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas pada 17 Agustus 2026 menjadi perkembangan terbaru yang memperkuat target penyelesaian pada tahun ini. Dengan demikian, pekerjaan terbesar saat ini bukan lagi menentukan apakah UUPA perlu direvisi, melainkan menyelesaikan substansi pasal demi pasal dan memastikan
