BERITA RAKYAT ACEH l Banda Aceh – Juru Bicara (Jubir) Relawan Garda Muda Mualem, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Mualem-Dek Fadh, untuk segera mengganti pejabat eselon II dan eselon III yang dinilai tidak netral selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024 lalu. Menurutnya, sejumlah pejabat terindikasi berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1, Bustami-Rahmi, sehingga merugikan proses demokrasi dan integritas pemerintahan.
Nyak Dhien Gajah menegaskan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan hal mutlak yang harus dijaga, terutama selama proses Pilkada. Namun, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tim Khusus yang dibentuk Nyak Dhien, terdapat sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang terindikasi tidak netral dan bahkan aktif mendukung pasangan calon tertentu.
“Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mualem-Dek Fadh, untuk segera melakukan evaluasi dan mengganti pejabat eselon II dan III yang tidak netral selama Pilkada. Ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik tertentu,” tegas Nyak Dhien Gajah.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim khusus Relawan Garda Muda, sejumlah dinas dan lembaga pemerintah Aceh di duga terindikasi melakukan pelanggaran netralitas. Di antaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, dugaannya ada pejabat dinas tersebut diduga aktif mendukung pasangan calon nomor urut, selain itu juga Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), DPMPTSP, Dinas Pendidikan Aceh.
Kepala BPBA
“Data ini kami peroleh dari laporan masyarakat dan hasil investigasi Tim Khusus Relawan Garda Muda. Kami telah mendapakan informasi tersebut dari masyarakat dan sedang mencari bukti-bukti kuat,” jelas Nyak Dhien Gajah.
Akan tetapi, hal mendasarnya menurut Nyak Dhien Gajah adalah persoalan kinerja sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai tidak profesional dan tidak mampu mencapai target kinerja. Menurutnya, banyak kepala SKPA yang gagal mencapai 80% target kerja yang telah ditetapkan.
“Banyak pejabat SKPA yang tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak profesional. Ini berdampak pada lambatnya pembangunan di Aceh. Kami mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti pejabat yang tidak kompeten,” ujar Nyak Dhien Gajah.
Nyak Dhien Gajah juga mengutip pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sambutan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Gedung DPRA pada 12 Februari 2024 kemarin. Kemendagri menegaskan bahwa Gubernur terpilih memiliki kewenangan penuh untuk melantik kepala SKPA tanpa harus melalui proses persetujuan Mendagri.
“Kami mengapresiasi pernyataan Kemendagri yang memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur terpilih untuk melantik kepala SKPA. Segera restrukturisasi SKPA,” kata Nyak Dhien Gajah.
Desakan dari Relawan Garda Muda Mualem ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Banyak yang berharap agar pemerintahan Mualem-Dek Fadh dapat membawa perubahan positif dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dan berintegritas dalam jabatan strategis.
“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera bertindak. Aceh butuh pemimpin yang tegas dan berani membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” kata salah seorang warga Banda Aceh yang enggan disebutkan namanya.
Nyak Dhien Gajah menegaskan bahwa Relawan Garda Muda Mualem akan terus memantau dan mendukung proses transisi pemerintahan Mualem-Dek Fadh. Mereka berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pemerintahan dari pejabat yang tidak netral dan tidak kompeten.
“Kami percaya bahwa Mualem-Dek Fadh memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Aceh yang lebih baik. Namun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan pemerintahan dari pejabat yang bermasalah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai relawan yang mendukung mereka,” tutup Nyak Dhien Gajah.
