BERITA RAKYAT ACEH l Banda Aceh – Sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue, menunjukkan kekompakan mereka dengan menyepakati perjuangan bersama demi percepatan pembangunan di wilayah barat Aceh.
Kesepakatan tersebut bukan sekadar wacana. Pada Selasa, 27 Mei 2025, mereka mengabadikan komitmen itu dalam sebuah foto bersama sebagai simbol keseriusan untuk bersinergi. Meski berasal dari berbagai latar belakang partai, para anggota dewan ini satu suara dalam niat mereka memperjuangkan pembangunan di dapil masing-masing—khususnya untuk proyek-proyek strategis yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.
Anggota DPRA yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Musdi Fauzi (PKB), Hendri Muliana (PA), Edi Kamal (Demokrat), Dr. Fuadri (PAN), Azhar Abdurrahman (PA), Nurchalis (NasDem), Ihya Ulumuddin (PKS).
“Dua anggota lainnya, H. Mawardi Basyah (PPP) dan Iskandar (Golkar), berhalangan hadir pada pertemuan,” kata Dr. Fuadri, Rabu, 28 Mei 2025.
Dr. Fuadri menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, mereka juga bersepakat untuk menggagas pembentukan Forum DPRA Dapil 10, sebuah wadah khusus yang bertujuan mengawal percepatan pembangunan wilayah barat Aceh. Forum ini direncanakan akan didiskusikan lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.
Dr. Fudri mengatakan, dalam pertemuan Selasa, 27 Mei 2025, bahwa menurut para anggota dewan ini, masih banyak proyek pembangunan penting di wilayah mereka yang belum terselesaikan dan memerlukan dorongan serius.
Beberapa catatan penting yang mereka tekankan antara lain: terkait penuntasan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Regional Meulaboh, pembangunan Jalan Lingkar Simeulue, Jalan Meulaboh–Tutut – Geumpang, Jalan Lamno – Jantho, Jalan Kuala Tuha – Lamie, proyek irigasi Sigulai, pembangunan irigasi Lhok Guci serta berbagai infrastruktur lainnya yang belum rampung
Nama-nama mereka bukanlah figur baru di pentas politik Aceh. Sebut saja Dr. Fuadri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Politisi yang satu ini dikenal luas karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Barat (2007–2012) dan Ketua Fraksi PAN DPRA periode 2019–2024.
Tak hanya aktif di ranah politik, Dr. Fuadri juga merupakan akademisi yang pernah mengajar di Universitas Teuku Umar.
Kemudian ada Azhar Abdurrahman dari Partai Aceh, yang pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Jaya selama dua periode berturut-turut (2007–2012 dan 2012–2017).
Selama masa kepemimpinannya, Azhar dikenal dengan berbagai terobosan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Nurchalis, dari Fraksi Partai NasDem, juga tak kalah menarik. Ia adalah mantan birokrat di Pemerintah Aceh dan pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Aceh, menandakan pengalaman organisasinya yang kuat.
Hendri Muliana dari Partai Aceh adalah sosok pengusaha yang dikenal dekat dengan masyarakat. Begitu juga dengan Musdi Fauzi dari PKB, yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan memiliki jaringan yang luas di akar rumput.
Sementara itu, Edi Kamal dari Partai Demokrat merupakan politisi yang kembali dipercaya duduk di DPRA untuk periode 2024–2029. Sebelumnya, ia juga pernah aktif sebagai pengusaha dan bukan wajah baru di dunia parlemen Aceh.
Ihya Ulumuddin dari PKS pun punya rekam jejak yang panjang. Ia pernah dua periode menjadi anggota DPRK, menjadikannya sebagai sosok yang matang dalam politik.
Sedangkan dua nama lain yang berhalangan hadir dalam pertemuan, yakni Iskandar dari Partai Golkar dan H. Mawardi Basyah dari PPP, juga memiliki rekam jejak politik yang solid.
Iskandar dikenal sebagai pengusaha, sementara H. Mawardi Basyah adalah mantan anggota DPRK dari Aceh Barat, daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Teuku Umar.
Langkah para anggota DPRA dari Dapil 10 ini patut diapresiasi. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, semangat kolaboratif lintas partai seperti ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan kemajuan nyata di wilayah mereka.
