BERITA RAKYAT ACEH l Banda Aceh – Dewan Masjid Indonesia (DMI) baru saja menggelar Muktamar VIII, 1-3 Maret 2024 di Jakarta. Dalam Muktamar ini setidaknya ada tiga agenda penting yang dibahas, yakni program kerja, penyusunan rekomendasi DMI, dan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DMI.
Wakil Sekretaris DMI Aceh, Tgk. Irhamullah, MA Alhafizh mengatakan, Muktamar DMI kali ini mengusung tema “Peran Masjid Mempersatukan dan Memakmurkan Umat”. Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2024-2029.
“JK terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI),” kata Irhamullah.
Sebanyak 34 DPW menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada Muktamar yang dihadiri ribuan utusan dari DPW dan DPD se-Indonesia. Semua sepakat, banyak prestasi yang dituai selama periode lalu.
Dalam agenda Muktamar tersebut, Irhamullah menyampaikan beberapa rekomendasi DMI Aceh. Diantaranya, Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Aceh meminta PP DMI mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas dai dan imam hafizh yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah (PW) DMI Aceh.
Dalam rangka mewujudkan visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid, Irhamullah menambahkan, PW DMI Aceh mempunyai program tahun 2024 yaitu Pelatihan Khatib dan Imam Hafidh Muda selama 1 tahun. Pesertanya imam dan khatib muda dari seluruh Indonesia. Mereka akan dikarantina di Aceh dan kemudian mengabdi di tempat masing-masing.
Aceh juga menggagas dan melaksanakan beberapa program unggulan dan inovasi di antaranya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid (masjid mart) dan peningkatan kualitas dan kebersihan sarana masjid.
Di sisi lain, Aceh mengusulkan JK tetap menjadi Ketua PP DMI, karena sangat sukses menjalankan 10 program unggulan DMI dan berhasil membangun Kantor Pusat DMI yang sangat mewah dan megah.
JK sudah dianggap sebagai orang tua bagi masyarakat Aceh yang berhasil mendamaikan RI dan GAM. “Hal ini disampaikan oleh Ketua PW DMI Aceh Tgk H Fakhruddin Lahmuddin, SAg MPd waktu penyampaian pandangan umum PW DMI se Indonesia,” sebut Irhamullah.
Hadir juga Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA. Ia menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Pak JK kembali, karena sebagai sosok nasionalis agamis yang sukses memakmurkan masjid melalui program-program DMI.
Adapun untuk program prioritas yang akan dijalankan pengurus DMI Provinsi Aceh pasca Muktamar adalah program prioritas membentuk pengurus daerah DMI di seluruh Aceh dan menyukseskan program Gerakan Masjid Bersih yg dilauching minggu lalu di MRB. Serta Pelatihan Khatib dan Imam Hafidh selama 1 Tahun. Penguatan jaringan masjid menjadi prioritas utama DMI ke depan.
Dalam mewujudkan program prioritas pengelola atau BKM, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Dr. Jauhari Hasan, M.Si mengatakan, dalam memamksimalkan peran, harusnya BKM masjid memperhatikan betul tiga dimensi utama yang harus dimiliki masjid agar dicintai ummat.
Menurut Jauhari, dimensi yang pertama yang harus diperhatikan adalah ri’ayah yaitu dimensi yang berhubungan dengan fisik masjid. Hal ini berkaitan dengan tampilan masjid yang menarik, bersih, penyesuaian ornamen yang sesuai dengan kebudayaan setempat. Tidak hanya itu, adanya ruang yang dapat diakses umum, seperti ruang shalat, ruang ganti harusnya dapat dipastikan terbuka untuk siapa saja.
Di masjid ramah disabilitas juga menjadi prioritas penting yang harus menjadi fokus BKM, mengingat masih banyaknya masjid yang tidak ramah diffable.
Belajar dari beberapa masjid di negara yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, Aceh memiliki peluang menjadi bagian itu, hanya saja belum ada masjid di Aceh yang menjadikan ruang khusus atau akses sejarah masjid yang dapat diakses oleh setiap pengunjung.
“Nilai sejarah masjid menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun internasional. Jadi sangat penting jika masjid menyediakan akses tersebut untuk dinikmati setiap jamaah tanpa harus melalui tahapan-tahapan yang rumit,” sebut Jauhari.
Kemudian, dimensi idarah atau yang berkaitan dengan manajemen masjid harus diatur sedemikian rupa, mencakup petugas azan, khatib, dan imam, agar ada variasi di setiap waktu shalat. Idarah juga mencakup keterbukaan manajemen keungan dalam membngun kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam produktivitas masjid. Dalam hal ini, peran DMI sangat dibutuhkan.
Jauhari mengatakan, dimensi imarah berhubungan langsung dengan pengaturan jamaah yang memiliki ketergantungan dengan dua dimensi sebelumnya. Dalam mewujudkan masyarakat yang cinta masjid, BKM harus memposisikan diri sebagai pelayan jamaah yang siap melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang memadai.
Karena itu, peran memakmurkan masjid tidak hanya menjadi tanggungjawab DMI, DKMA atau BKM semata-mata, melainkan menjadi tugas bersama pemerintah, jamaah amsjid, dan masyarakat.(*)
