BERITA RAKYAT ACEH | PIDIE JAYA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung meninjau sejumlah kawasan terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa, 3 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat, memastikan kebutuhan penanganan darurat, sekaligus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Di tengah kecemasan warga menghadapi kemungkinan banjir kembali, kehadiran pemerintah menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan perlindungan dan membangkitkan kembali harapan masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan.
Peninjauan diawali dari Kampung Dayah Husen dan Kampung Beuringen, Kecamatan Meurah Dua. Di lokasi tersebut, Fadhlullah melihat langsung kondisi kawasan permukiman serta tanggul sungai yang menjadi salah satu benteng perlindungan masyarakat dari ancaman luapan air. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Taman Jagong dan Kampung Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua, untuk menyaksikan kondisi wilayah terdampak sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan penanganan yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam kunjungan tersebut, perhatian juga diberikan kepada masyarakat Kampung Dayah Husen yang terdampak banjir pada 31 Oktober 2026. Dukungan bantuan sebesar Rp200 juta disalurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat, termasuk alokasi Rp50 juta bagi bantuan primer warga lanjut usia (lansia). Bantuan ini diharapkan menjadi penopang bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Fadhlullah menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menerbitkan surat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana, termasuk dalam menghadapi kemungkinan bencana susulan. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang dan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penanganan darurat tidak terhambat oleh proses yang berlarut-larut, sementara keselamatan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Ia juga menekankan pentingnya keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja penanganan darurat, termasuk dengan melibatkan masyarakat, kontraktor, maupun pihak ketiga. Melalui mekanisme yang lebih sederhana tetapi tetap mengikuti ketentuan, pekerjaan mendesak seperti perbaikan tanggul dan fasilitas umum dapat segera dilakukan. Kecepatan dan ketepatan langkah tersebut menjadi harapan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian setelah bencana merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas kehidupan mereka.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat material banjir. Pembersihan serta normalisasi sungai diperlukan untuk mengembalikan kelancaran aliran air dan mengurangi risiko luapan yang dapat mengancam permukiman. Penanganan ini dikoordinasikan dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, KPK, BPKP, kejaksaan, serta kepolisian, agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fadhlullah berharap sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat melahirkan langkah nyata dalam memperbaiki sungai, jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Menurutnya, pembangunan kembali harus disertai peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur agar lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam kekhawatiran setiap kali hujan deras turun.
Sebagai bentuk dukungan penanganan darurat, turut disalurkan bantuan logistik dan 1.000 paket sembako dari Kementerian Sosial dengan nilai keseluruhan Rp656.771.348. Selain itu, diserahkan satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR serta tiga unit pompa air portabel. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, memperkuat upaya penanganan di lapangan, serta meringankan beban keluarga yang tengah menata kembali kehidupan setelah banjir melanda kampung halaman mereka.
Bupati Pidie Jaya menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan deras mengguyur wilayah mereka. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi momentum untuk membangun sistem perlindungan yang lebih permanen, bukan sekadar mengembalikan keadaan seperti semula. Melalui kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan, Pidie Jaya diharapkan dapat bangkit dengan infrastruktur yang lebih kuat dan lingkungan yang lebih aman. Pada akhirnya, harapan terbesar masyarakat bukan hanya melihat rumah dan fasilitas umum kembali berdiri, melainkan dapat menjalani hari dengan tenteram, menyaksikan anak-anak tumbuh tanpa bayang-bayang bencana, dan menyambut turunnya hujan dengan hati yang damai.
