BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi sudah menyurati Presiden Republik Indonesia guna meminta penyelesaian status kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang yang merupakan bagian dari aset Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. Saat ini Lapangan Blang Padang dikelola oleh Kodam Iskandar Muda (Kodam IM).

Surat bernomor 400.8/180 tertanggal 17 Juni 2025 tersebut dikirim sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh terhadap kelestarian aset wakaf bersejarah yang diwariskan oleh Sultan Aceh pada masa lalu.
Dalam surat yang bersifat segera itu, Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan berbagai sumber sejarah dan dokumen resmi Kesultanan Aceh serta dokumen Belanda, tanah Blang Padang merupakan bagian dari tanah wakaf atau oemong sara yang telah diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda. Tanah tersebut sejak awal diperuntukkan bagi keperluan kemakmuran, khususnya untuk Masjid Raya Baiturrahman.
“Tanah wakaf di Blang Padang, sejak 20 tahun terakhir pascatsunami Aceh 2004, telah dikuasai secara sepihak oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh memohon dukungan Presiden untuk mengembalikan status tanah itu sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman,” tulis Gubernur dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, termasuk Blang Padang, adalah bagian dari kategori wakaf umeung wakaf (wakaf umum) yang bersifat tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihfungsikan selain untuk kepentingan lembaga yang diwakafkan. Dalam hal ini, pengelolaan tanah dipercayakan kepada Nazir Masjid Raya Baiturrahman.
Surat tersebut juga merujuk pada dokumen Belanda tahun 1875 yang secara eksplisit mencatat bahwa Blang Padang termasuk dalam tanah wakaf yang dikenal masyarakat Aceh dan telah dicatat sebagai tanah wakaf dalam berbagai dokumen kolonial.
Baca Juga:
Tulisan ini telah tayang di harianrakyataceh.com dengan judul “Surati Presiden, Gubernur Aceh Minta Status Tanah Wakaf Blang Padang Dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman”, klik untuk baca: https://harianrakyataceh.com/news/surati-presiden-gubernur-aceh-minta-status-tanah-wakaf-blang-padang-dikembalikan-ke-masjid-raya-baiturrahman/index.html
“Tanah wakaf di Blang Padang, sejak 20 tahun terakhir pascatsunami Aceh 2004, telah dikuasai secara sepihak oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh memohon dukungan Presiden untuk mengembalikan status tanah itu sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman,” tulis Gubernur dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, termasuk Blang Padang, adalah bagian dari kategori wakaf umeung wakaf (wakaf umum) yang bersifat tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihfungsikan selain untuk kepentingan lembaga yang diwakafkan. Dalam hal ini, pengelolaan tanah dipercayakan kepada Nazir Masjid Raya Baiturrahman.
Surat tersebut juga merujuk pada dokumen Belanda tahun 1875 yang secara eksplisit mencatat bahwa Blang Padang termasuk dalam tanah wakaf yang dikenal masyarakat Aceh dan telah dicatat sebagai tanah wakaf dalam berbagai dokumen kolonial.
“Tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, termasuk yang ada di Blang Padang, kini berada dalam status HGB di atas HPL milik negara. Ini menciptakan ketidakjelasan yang dapat berakibat pada terganggunya hak pengelolaan oleh Nazir,” tulis Gubernur.
Pemerintah Aceh mengajukan beberapa langkah penyelesaian, antara lain:
Menyelesaikan status kepemilikan tanah dengan pendekatan sejarah wakaf. Mendorong proses sertifikasi wakaf tanah Blang Padang kepada Nazir Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Memfasilitasi koordinasi lintas kementerian agar proses berjalan tertib dan transparan sesuai aspirasi masyarakat Aceh.
Gubernur Muzakir Manaf menutup surat tersebut dengan harapan besar agar Presiden memberikan perhatian dan mengabulkan permohonan tersebut demi keadilan dan ketenteraman di Tanah Rencong.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh kepada para leluhur yang telah mewakafkan tanah ini demi kemaslahatan umat Islam,” tulisnya. Surat itu turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Polhukam, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Agama, Kepala BWI, serta Ketua MPU Aceh dan Nazir Masjid Raya Baiturrahman.(*)
