BERITA RAKYAT ACEH | Sigli – Persoalan pembebasan lahan tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) yang tak kunjung selesai, akhirnya dibawa ke Kementrian terkait dan pihak pengelola Hutama Karya untuk dituntaskan segera dalam waktu dua hari ini.
‘Besok (Kamis) pukul 10.00 WIB kita biat zoom dengan Kementrian terkait di kantor Gubernur Aceh, kita harus tuntaskan segera karena kita diberi waktu dua hari hingga Jumat, ujar Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah (Dekfad) dalam kunjungan kerja di Padang Tijie, Pidie, Rabu (29/10).
Wagub datang dan ingin langsung mendengar keluhan warga kecamatan Padang Tijie yang tanahnya terkena pembebasan jalan tol. Bahkan ada warga yang belum dibayar sudah satu tahun, padahal warga sudah meneken persetujuan.
Tadi kami sudah tinjau ke lapangan dan melihat ada beberapa titik yang belum ada kesepakatan terkait pembayaran, dan pagar pembatas jalan pun nampak sudah dipotong.
“Hari ini akan kita selesaikan apa yang terjadi dan sampaikan kepada kami sehingga ada titik temu ‘Tanjoe ta suroet selangkah awaknjan pih suroet selangkah” (kita mundur satu langkah dan mereka juga mundur satu langkah’ pinta Wagub sembari menamsilkan semua tak ada yang kalah dan menang.
Sementara mewakili pihak Hutama Karya, Slamet didampingi Robby mengawasi jalan tol sibamceh mengatakan bahwa proses pembebasan lahan merupakan wewenang Menteri Kehutanan.
Kami sudah bekerja dan jalan tol mulai berjalan dengan perhelatan PON Aceh 2024, kemudian memudahkan transportasi jamaah haji, serta telah memberikan kelancaran ekonomi Aceh.
Namun kini ada empat tahapan lagi penyelesaiannya , karena itu kita berkonsultasi dengan Pemerintah Aceh beserta Forkopimda agar persoalan ini cepat selesai.
Bahkan Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengajak warga untuk mendukung pembangunan terutama jalan nasional (tol) untuk memperlancar ekonomi di Aceh.
Kita harus berterima kasih kepada pemerintah sebab pembangunan ini tentunya akan terhubung antar provinsi maupun pusat maka mari kita dukung, ungkap Pangdam.
Camat Padang Tiji, Asriadi menyebutkan secara keseluruhan ada 16 Desa, yang terkena pembebasan, dan warga sepakat permintaannya segera selesaikan semuanya tidak bertahap.
‘Harapan kami semua persil yang jumlahnya 240 lebih (Desa Pulo Hagu 191 persil), 23 sudah dibayar, dan 60 lagi yang sudah tanda tangan tetapi belum dibayar
Kemudian Desa Jurong Paloh Jeurela ada 49 persil yang sudah dibayar 19 persil yang terteken 15 persil tapi belum dibayar, yang belum setuju 15 persil.
Harapan kami bayarlah sesuai dengan harapan masyarakat. Karena warga sudah lama menunggu dan ada yang sempat berutang.
Kalau ada keraguan, kami mohon ditinjau ulang agar tidak ada permasalahan lagi ke depan,,’ ujarnya seraya menambahkan kami sangat mendukung program nasional dan tidak akan melawan negara. (imj)
