Jubir Pemerintah Aceh Sebut Disinformasi Bendera Aceh sebagai Upaya Adu Domba

BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membantah secara tegas narasi disinformasi yang beredar luas di tengah masyarakat mengenai Bendera Aceh. Isu palsu tersebut mengklaim bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan keputusan final terkait polemik bendera.

“Kabar tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Itu sarat kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana politik serta merusak kondusivitas di Aceh,” tegas Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Nurlis mengklarifikasi bahwa hingga saat ini proses komunikasi politik dan koordinasi strategis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat masih terus berlangsung secara dinamis serta konstruktif.

“Saat ini masih dalam pembahasan. Belum ada putusan final,” ujar Nurlis.
Intensifikasi Lobi Tiga Isu Strategis Kekhususan Aceh
Nurlis menjelaskan, dalam kurun waktu sepekan terakhir, Pemerintah Aceh melakukan diplomasi dan negosiasi intensif di tingkat nasional. Komunikasi lintas kementerian tersebut difokuskan pada penuntasan tiga isu strategis kekhususan Aceh yang menyangkut marwah, hak konstitusional, dan kesejahteraan masyarakat:

Penyelesaian Persoalan Bendera Aceh
Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh
Kepastian Status Hukum Tanah Wakaf Lapangan Blang Padang
Keseriusan dalam mengawal aspirasi daerah ditunjukkan langsung oleh jimpinan daerah. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), telah bertemu secara tatap muka dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk menyampaikan posisi serta harapan masyarakat Aceh.

Sebelumnya pada pekan yang sama, Gubernur Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah (Dek Fadh) juga menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri secara maraton di Jakarta, dengan didampingi jajaran pimpinan serta anggota DPR Aceh. Soliditas antara eksekutif dan legislatif ini menegaskan kesatuan visi dalam memperjuangkan hak-hak kekhususan Aceh di tingkat pusat.

“Dalam pertemuan tingkat tinggi itu, juga dibahas bendera, dana otsus, dan lapangan Blang Padang,” tambah Nurlis.
Kecaman atas Disinformasi dan Upaya Provokasi
Di tengah kekompakan pimpinan daerah dan lembaga legislatif, Pemerintah Aceh menyayangkan munculnya manuver manipulatif dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi bohong.

“Langkah manipulatif tersebut adalah upaya sistematis untuk memprovokasi keadaan. Tujuannya memecah belah persatuan rakyat, serta mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” kecam Nurlis.
Ia menambahkan bahwa tindakan menyebarkan disinformasi di saat proses negosiasi krusial sedang berlangsung merupakan bentuk tindakan tidak bertanggung jawab yang mencederai ikhtiar bersama dalam menjaga perdamaian serta memperjuangkan kesejahteraan Aceh.

“Di saat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sedang memperjuangkan bendera, dana otsus, dan lapangan Blang Padang, justru muncul orang tak bertanggung jawab melemparkan isu yang kontraproduktif. Itu tidak baik,” ungkap Nurlis.
Menurutnya, pihak-pihak yang melempar narasi liar tersebut disinyalir berniat menghambat terciptanya titik temu yang harmonis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta memicu kegaduhan publik.

Imbauan Pemerintah Aceh Kepada Masyarakat
Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Aceh mengimbau seluruh elemen masyarakat—termasuk ulama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa—agar tidak mudah terprovokasi serta tetap bijak dan kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial maupun ruang publik.

Pemerintah Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada langkah-langkah diplomasi yang sedang ditempuh oleh Gubernur Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta DPR Aceh.

“Saat ini, pimpinan daerah sedang berjuang secara konstitusional dan bermartabat demi kepentingan seluruh rakyat Aceh,” pungkas Nurlis.