BERITA RAKYAT ACEH | Banda Aceh – Pemerintah telah menyiapkan 71 lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
“Saat ini sedang dilakukan verifikasi, agar tanah tersebut clrear,” ungkap Ketua Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA pada acara workshop Kreator informasi lokal di hotel hermes palace Banda Aceh, Selasa 12 Mai 2026.
Kata Safrizal ZA Pemerintah ingin secepatnya membangun rumah korban dan kini semua pihak ikut membantu baik tanah milik BUMN, tanah negara yang dihibahkan serta tanah Pemda Provinsi atau kabupaten dan tanah HGU yang sudah dihibahkan.
Huntap yang komunal dibangun PKP Sedangkan BNPB hibah dari donatur yang disiapkan oleh satgas dan tidak dibatasi dan lokasinya harus zero atau benar benar bebas.
Saat ini rumah yang diperlukan sebanyak 27 ribu unit dengan kebutuhan batu bata, semen. Tetapi semen yang dinilai masih 50 persen. “Saya sudah tanya sama dirutnya”, ujar Safrizal.
Semuanya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan jika produksi batu bata dan semen terpenuhi. Kalau produknya 1000 sangat kurang, maka kurang dan akan diimpor dari daerah lain. Jadi kalau terjadi kelambatan karena kurang bahan baku, ungkap Safrizal.
Demikian juga terkait jembatan, kita sudah buat jembatan bally. semua akan kita buat permanen termasuk jembatan Krueng Tingkem di Bireuen akan dibuat dua jalur.
Termasuk jembatan Wih Pora, Bener Meriah sekarang masih jembatan sambung dan pasang kontainer untuk bisa akses sambung tetapi permanen belum.
Ini semua sangat tergantung dari administrasi, penyediaan bahan baku. Perintah Presiden Prabowo semua harus selesai dalam tiga bulan.
Termasuk mengatasi musim kering pada bulan Agustus, maka perlu air bersih dan dibangun sumur bor. Kalau kita tunggu lelang tunggu 40 hari maka yang mana harus didahulukan secepatnya karena masih tahapan darurat.
Saat ini Pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp
730 milyar dana sudah dikirim ke Aceh dan sekarang terus bekerja untuk rehab lahan sawah.
Masyarakat kini masih menerima jadup 15 ribu/hari perjiwa. kalau ada empat jiwa maka dapat Rp 60 ribu jika dikalikan sebulan akan dapat Rp 1,8 juta.
Kemudian ada juga dana
stimulan ekonomi, Rp 5 juta, bantuan perabot Rp 3 juta,
DTH 600 ribu/bulan dibayarkan selama 3 bulan, dan ditambah 3 bulan lagi.
Kemudian korban juga me dapat bantuan rumah rusak ringan dapat dana 15 juta dan rusak sedang Rp 30 juta. Ada yang belum dapat tahap 3 dan 4, sedangkan Bireuen baru dapat tahap 2.
Selanjutnya kini sudah dibentuk posko ditiap kabupaten/kota agar semua sama informasi dengan provinsi sehingga tidak ada informasi yang simpang siur lagi, demikian Safrizal. (imj)
