BERITA RAKYAT ACEH | Banda Aceh — Tokoh masyarakat Aceh, Nasruddin Nyak Dhin Gajah, bersama sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh menyatakan harapan besar atas pembentukan lembaga khusus rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Nasruddin, kompleksitas dampak bencana yang terjadi lintas provinsi menuntut pendekatan kelembagaan yang terintegrasi, fokus, dan berjangka panjang, bukan sekadar penanganan sektoral yang terfragmentasi.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak cukup ditangani dengan pola kerja reguler kementerian atau pemerintah daerah. Diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan koordinatif, perencanaan strategis, dan kemampuan eksekusi lintas wilayah,” ujarnya.
Masyarakat sipil menilai, keberhasilan lembaga khusus rehab–rekon sangat ditentukan oleh figur ketua pengendali yang memiliki pengalaman birokrasi nasional, kepemimpinan daerah, serta pemahaman sosial-kultural wilayah terdampak.
Nyak Dhien berharap kepada Dr. H. Safrizal ZA, M.Si untuk bisa diamanahkan sebagai ketua Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh. “kami menilai bahwa pak safrizal layak dan relevan untuk memimpin pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar”, ungkapnya.
Safrizal ZA tercatat memiliki rekam jejak strategis, antara lain:
• Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
• Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan
• Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
• Penjabat Gubernur Aceh
Pengalaman tersebut menunjukkan kapasitas Safrizal dalam Koordinasi lintas kementerian dan daerah, Manajemen krisis pemerintahan, Pengendalian kebijakan wilayah pascatransisi, Pemahaman dinamika sosial dan politik daerah.
Masyarakat sipil Menilai Pemulihan fisik (infrastruktur, perumahan, fasilitas publik), Pemulihan sosial (trauma healing, relasi sosial, budaya), Pemulihan ekonomi (mata pencaharian, UMKM, ekonomi lokal), Reformasi tata kelola wilayah terdampak merupakan hal sangat penting segera dilakukan.
Nyak Dhien menilai bahwa Syafrizal memiliki legitimasi birokrasi nasional, mampu menyatukan kepentingan pusat dan daerah, berpengalaman dalam pengambilan keputusan lintas sektor.
Safrizal ZA memenuhi indikator tersebut karena latar belakangnya sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, yang secara fungsional memang bertugas mengelola urusan kewilayahan, konflik wilayah, dan koordinasi pusat–daerah.
“Penunjukan figur yang tepat harus mempertimbangkan suara masyarakat sipil. Rehabilitasi bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang memulihkan martabat dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
*Urgensi Pembentukan Badan Khusus Rehab–Rekon*
Berdasarkan kajian kebijakan publik dan pengalaman Indonesia (misalnya BRR Aceh–Nias), pembentukan badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai penting karena:
1. Karakter Rehap–Rekon Bersifat Temporer namun Intensif
Lembaga reguler tidak dirancang untuk beban kerja luar biasa pascabencana.
2. Kebutuhan Koordinasi Multisektor dan Multidaerah
Bencana lintas provinsi membutuhkan satu komando kebijakan yang jelas.
3. Efektivitas Penganggaran dan Akuntabilitas
Badan khusus memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih terfokus, transparan, dan terukur.
4. Kecepatan Pengambilan Keputusan
Struktur khusus memotong birokrasi panjang yang sering menghambat pemulihan.
5. Secara akademis, badan khusus rehab–rekon berfungsi sebagai policy delivery unit, bukan sekadar lembaga administratif.
