BERITA RAKYAT ACEH I Aceh Singkil – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Aceh Singkil semakin mengkhawatirkan, mengancam keselamatan masyarakat yang beraktivitas di lahan basah dan perairan. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar pertemuan penting yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Singkil pada Rabu, 19 Maret 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Pusat Riset Konservasi Universitas Syiah Kuala, organisasi lingkungan Hutan Alam dan Kehidupan Aceh (HAkA), berbagai mitra masyarakat sipil (CSO), serta perwakilan masyarakat setempat.
Diskusi ini menyoroti urgensi percepatan realisasi Peraturan Gubernur Aceh tentang kriteria dan penetapan kejadian luar biasa akibat interaksi negatif manusia dengan satwa liar. Regulasi ini merupakan amanah dari turunan Qanun No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama berkembang ke arah manajemen ekologi habitat buaya di Aceh Singkil. Semua pihak sepakat bahwa diperlukan solusi jangka panjang dan berkelanjutan untuk menanggulangi konflik ini.
Ekowisata In-Situ: Solusi Jangka Panjang
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pembangunan Ekowisata In-Situ Buaya Singkil, yang bertujuan untuk menciptakan habitat terkelola bagi populasi buaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis konservasi.
Konsep utama ekowisata ini adalah membangun kawasan konservasi yang mampu menampung dan mengelola populasi buaya secara optimal. Habitat buaya akan dilengkapi dengan zona pengamatan yang aman bagi wisatawan, jalur edukasi lingkungan, serta fasilitas pemantauan dan penelitian bagi akademisi dan konservasionis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi interaksi negatif antara manusia dan buaya, sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis alam yang mendukung perekonomian lokal.
“Kami melihat bahwa langkah mitigasi yang tepat bukan hanya pengendalian populasi buaya, tetapi juga pengelolaan habitat yang terencana dengan baik. Dengan membangun ekowisata berbasis konservasi, masyarakat tidak hanya mendapatkan rasa aman, tetapi juga peluang ekonomi baru,” ujar *Prof. Dr. Abdullah, M.Si, dari Pusat Riset Konservasi Universitas Syiah Kuala.
Pertemuan ini mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra CSO dan masyarakat yang telah lama merasakan dampak konflik buaya. HAkA dan lembaga lainnya siap memberikan dukungan dalam perencanaan teknis dan implementasi proyek ini, termasuk penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan ekowisata.
Bupati Aceh Singkil menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkret dengan membentuk tim kerja lintas sektor guna mempercepat realisasi program ini.
“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi semua, baik manusia maupun kelestarian ekosistem buaya,” tegasnya.
Dengan adanya rencana pembangunan Ekowisata In-Situ Buaya Singkil, diharapkan konflik antara manusia dan buaya dapat diminimalkan secara permanen. Masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman, sementara ekosistem tetap terjaga dan menjadi sumber daya berkelanjutan bagi generasi mendatang.
