BERITA RAKYAT ACEH l Jakarta – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki melaporkan pertanggungjawaban triwulan II dalam Penilaian Kinerja Penjabat Ke- pala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) diterima Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemen- dagri)Tomsi Tohir Balaw dan Sekretar- is Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro di Ruang rapat Irjen Ke- mendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).
Dalam laporannya, Achmad Marzu- ki yang didampingi Sekda Aceh, Bus- tami Hamzah, SE, M.Si, Inspektur Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si, Ak., dan Plh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Restuandi Surya, S.STP, M.PA memaparkan sejumlah permasalah- an yang ada di Aceh, diantaranya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi penda- patan daerah, dan realisasi belanja daerah.
“Adapun permasalahan inflasi di Aceh sebesar 5,89 persen, pada 2022 sudah dilakukan operasi pasar 193 ti- tik, pasar murah 393 titik, sidak pasar, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan tranportasi, serta op- timalisasi penggunaan dana desa un- tuk ketahanan pangan,” katanya.
Berikutnya kata Penjabat Gubernur, menyangkut dengan permasalahan kemiskinan ekstrem di Aceh. “Hasil yang dicapai yakni turunnya angka kemiskinan ekstrem dari 3,47 persen pada 2021 menjadi 2,95 persen pada tahun 2022, ” sebutnya. “Kemudian tambahnya, permasalahan stunting, pada 2023, akan diaktif- kannya tim percepatan penurunan stunting provinsi sampai gampong, rakor secara berkala, penguatan data, pemberian vitamin dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita” sebut Achmad Marzuki.
“Lalu, adanya audit stunting, pen- guatan Satgas, pilot project Rumoh Gizi Gampong oleh TP PKK di 22 Gampong,” kata Penjabat Gubernur. Selanjutnya kata Penjabat Guber- nur, berkaitan dengan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), ditargetkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Pemerin- tah daerah minimal 40 persen, realisa- si belanja PDN Aceh 42,86 persen, ser- ta realisasi belanja PDN rata-rata nasional sebesar 35,82 persen.Lalu tambahnya mengenai realisasi Pendapatan Dan Belanja Aceh, Pen- jabat Gubernur menyampaikan, real- isasi Anggaran Pendapatan dan Belan- ja Aceh (APBA) Tahun 2022 sudah mencapai target sebesar 94.1%.
“Ini juga didukung dengan adanya kenyamanan kerja birokrasi sehingga tumbuh motivasi dan inovasi di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan menjadi lebih efek- tif dalam menjalankan tupoksi, dan Alhamdulillah bisa mencapai target” sebut Gubernur.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan men- yangkut dengan permasalahan yang ada di Aceh, mulai pengendalian in- flasi, penanganan kemiskinan ek- strem, penurunan stunting, pen- ingkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah di Aceh ini bisa terselesaikan dengan baik.
“Kita berharap program evaluasi ini bisa tajam dan sampai kepada Pres- iden. Karena beliau menganggap pro- gram evaluasi ini berjalan dengan ba- gus itu masih dalam lataran pengertian, katanya.
