BERITA RAKYAT ACEH l Banda Aceh – Pengantar: PON XXI Aceh-Sumut 2024, akan berlangsung pada September 2024 mendatang. Aceh menjadi salah satu tuan rumah untuk ajang olahraga Nasional ini. Ajang olahraga empat tahunan ini, disambut baik oleh berbagai lapisan elemen masyarakat, karena akan mendatangkan banyak tamu dari berbagai daerah ke Aceh. Termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, menyerahkan Tausiah tentang Pelaksanaan PON ke Pj Gubernur Aceh, Jumat (5/7/2024) lalu. Tausiah tersebut berisi 12 poin agar Pemerintah Aceh dapat melaksanakan PON 2024 sebagai ajang untuk mengangkat martabat kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam. Lalu, bagaimana untuk mengawal agar PON 2024 terlaksana dengan baik dan tidak mencoreng nilai Syariat? berikut wawancara Syamsul Azman dengan Wakil Ketua MPU Aceh, Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed:
Bagaimana warga Aceh bersikap, dengan kegiatan PON yang akan segera diselenggarakan?
Dalam kehidupan masyarakat Aceh, sudah menjadi tradisi ‘pemulia jamee’ sehingga kita menganggapnya sebagai datangnya tamu. Masyarakat Aceh harus menonjolkan nilai-nilai syariat, baik dalam perilaku maupun tingkah laku pelayanan kepada setiap tamu yang datang. Sehingga nama baik Aceh sebagai provinsi dengan Syariat Islam itu bisa menjadi sebuah syiar bagi kita di Aceh.
Apa yang harus dilakukan agar tausiah MPU maupun nilai syariat Islam tetap terjaga dalam suasana PON 2024?
Untuk berjalannya tausiah MPU, tentunya semua pihak, baik panitia pelaksana, masyarakat, para atlet diberikan bimbingan dan arahan untuk sama-sama menjaga nilai syariat. Pemerintah dengan kebijakannya dan juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan masyarakat menjalankan syariahnya.
Adapun bagi tetamu kita, walaupun nanti ada yang berbeda agama, disesuaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang sudah kita jalankan di Aceh.
Saran untuk pemangku kebijakan, agar tausiah MPU bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya selama PON 2024?
Kepada pemangku kebijakan, diharapkan Tausiah MPU Aceh yang sudah disampaikan langsung oleh Ketua MPU Aceh kepada Pj Gubernur Aceh beberapa Waktu lalu, dijalankan dan ditindaklanjuti dengan mengarahkan kepada SKPA agar komitmen terutama bagi yang terlibat dalam PON ini, sehingga kegiatan PON ini tidak menodai prinsip syariah yang sudah kita deklarasikan bersama.
Bagaimana pendapat Abiya, Apabila PON 2024 sebagai ajang perkenalkan syariat Islam secara nasional?
Karena pada prinsipnya budaya masyarakat Aceh “memuliakan jamee” kedatangan para tamu dalam bentuk kegiatan PON ini bisa diterjemahkan sebagai ajang untuk memperkenalkan syariat Islam kepada provinsi lain.
Islam itu universal dan moderat, sehingga ada tausiah yang menekankan kepada masyarakat agar tidak menaikkan harga makanan, transportasi, semuanya harus disesuaikan sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, artinya tidak membebankan para tetamu kita, tunjukkan dengan tingkah laku dan akhlak, dengan pakaian dan semuanya, berbicara, cara melayani, sehingga dengan demikian kita memperkenalkan Aceh yang bersyariah dan ramah.
Kapan tausiah yang diserahkan MPU mesti dilakukan oleh seluruh unsur yang terlibat?
Pada prinsipnya, tausiah yang sudah disampaikan, harus dijalankan bersama dan kita kawal bersama. Masyarakat bisa mengawal, MPU sendiri bisa mengawal agar tausiah itu bisa terlaksana dengan baik. Yang penting adalah kesadaran kita semua sebagai muslim yang baik, mari kita sama-sama menjalankan Syariah ini sebagai wujud nyata provinsi bersyariat.
Pesan kepada warga Aceh maupun pemangku kebijakan dalam pelaksanaan PON 2024?
Pesan kami kepada Rakyat Aceh dan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan PON 2024 ini, bahwa yang kita harapkan agar pelaksanaan PON ini, betul-betul menjadi ajang promosi nilai-nilai syariat Islam yang kaffah, kita berharap kepada masyarakat Aceh, dalam apapun tindakan kita hendaknya berjalan sesuai prinsip syariah. (*)
