Pupuk Subsidi Hilang, Petani Dipaksa Bertahan Sendiri

BERITA RAKYAT ACEH | Aceh Besar — Sudah hampir tiga bulan petani di Kabupaten Aceh Besar menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi. Di tengah masa tanam yang menentukan, petani tidak diberi pilihan selain membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang kian memberatkan.

Kondisi ini membuat banyak petani bekerja dalam tekanan. Biaya produksi meningkat, sementara kepastian hasil panen semakin tidak menentu.

Pupuk, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara bagi petani, justru berubah menjadi beban.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Aceh Besar menyebut bencana banjir sebagai penyebab terganggunya distribusi pupuk dan menipisnya stok gudang. Namun penjelasan ini dipertanyakan petani di lapangan.

Zuhaimi Agam, petani di Blang Bintang, menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan fakta waktu kejadian.

“Kelangkaan pupuk sudah terjadi hampir tiga bulan. Banjir baru satu bulan terakhir. Kalau distribusi terganggu karena banjir, lalu ke mana stok sebelum banjir?” ujarnya.

Menurut Zuhaimi, stok pupuk seharusnya telah disiapkan untuk satu musim tanam penuh. Ia menilai masalah ini bukan sekadar faktor alam, melainkan cerminan lemahnya keseriusan dalam mengelola kebutuhan dasar petani.

“Kami ini bukan minta subsidi baru. Kami hanya minta hak yang memang sudah diputuskan negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan pernyataan keras Menteri Pertanian Indonesia yang berulang kali menegaskan bahwa pupuk bersubsidi tidak akan langka. Pemerintah pusat bahkan telah menaikkan kuota lebih dari 200 persen, memutus kontrak distributor nakal, serta memecat oknum yang mempermainkan pupuk subsidi.

“Kalau di pusat katanya pupuk aman dan tegas, tapi di sawah kami pupuk kosong, berarti masalahnya ada di bawah. Petani jangan terus dijadikan pihak yang disuruh sabar,” tegas Zuhaimi.

Bagi petani, pupuk bukan sekadar barang logistik. Ia adalah penentu hidup, penentu panen, dan penentu keberlanjutan desa. Ketika pupuk bersubsidi tak tersedia, yang terancam bukan hanya hasil panen, tetapi juga kepercayaan petani kepada sistem yang seharusnya melindungi mereka.[*]