BERITA RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh berkolaborasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh menggelar seminar nasional refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi November 2025–2026, Jumat (20/11/2026), di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh.
Seminar bertajuk Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan tersebut untuk mengevaluasi penanganan bencana, mengukur capaian rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam proses pemulihan. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kesiapsiagaan Aceh menghadapi ancaman bencana ke depan.
Seminar dipandu Yarmen Dinamika dengan menghadirkan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, dan akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., sebagai narasumber.
Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama perwakilan organisasi pers, yakni AJI, IJTI, SMSI, SPS, dan Akpersi. Seminar ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, relawan RAPI, ORARI, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta wartawan.
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengatakan refleksi satu tahun bencana merupakan momentum penting untuk mengevaluasi penanganan bencana sekaligus melihat kembali berbagai persoalan yang masih membayangi proses pemulihan Aceh.
Menurut Nasir, banjir dan tanah longsor kembali terjadi ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana sebelumnya belum sepenuhnya rampung. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut akurasi data kebencanaan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan menghadapi potensi bencana susulan.
Nasir juga mengapresiasi kerja Satgas PRR dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Saya berharap seminar dan diskusi dapat menghasilkan masukan dan pemikiran konstruktif untuk memperkuat upaya pemulihan Aceh,”ujarnya
Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA men jelaskan pentingnya penguatan sistem komunikasi dan informasi dalam penanganan bencana. Pengalaman saat bencana sebelumnya, ketika pasokan listrik padam dan jaringan komunikasi terputus, memperlihatkan bahwa informasi dari relawan radio menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi wilayah terdampak.
Ia menyoroti kontribusi Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI) dalam menyampaikan informasi awal bencana, terutama ketika sejumlah wilayah sulit dijangkau akibat terputusnya akses komunikasi.
Menurut Safrizal, Aceh perlu memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, dan perencanaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi curah hujan ekstrem, kondisi tanah, serta karakter geografis wilayah.
“Kawasan perbukitan dan lereng di Aceh memiliki kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika hujan ekstrem berlangsung dalam durasi panjang, tanah menjadi jenuh air, aliran permukaan meningkat, dan sungai berpotensi meluap dengan membawa material dari kawasan hulu ke permukiman.,”jelasnya.
Karena itu, penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika banjir atau longsor terjadi. Penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan masyarakat harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana.
Selain itu, Safrizal juga memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Berdasarkan data per 19 November 2026, pemulihan sektor kesehatan telah mencapai 100 persen. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang terdampak bencana kini kembali beroperasi.
Sementara itu, pemulihan sektor pendidikan masih berlangsung. Dari total 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal. Namun, 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah lainnya masih menumpang untuk kegiatan belajar mengajar.
Di sektor keagamaan, sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Artinya, masih terdapat 12 rumah ibadah yang belum dapat difungsikan.
Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial juga menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah program bantuan bahkan telah mencapai realisasi di atas 99 persen.
Bantuan isi hunian telah terealisasi 99,34 persen, yakni sebesar Rp725,109 miliar dari total alokasi Rp729,942 miliar. Penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) mencapai 99,09 persen atau Rp702,912 miliar dari alokasi Rp709,354 miliar.
Sementara itu, bantuan stimulan ekonomi telah terealisasi 99,06 persen, dengan penyaluran sebesar Rp692,220 miliar dari total anggaran Rp698,755 miliar.
Untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp653,70 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 17.742 rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar.
Adapun program dana tunggu hunian telah terealisasi 100 persen melalui transfer ke 18.422 rekening penerima.
Di sektor perdagangan, dari 127 pasar yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sementara 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Untuk sektor infrastruktur, progres normalisasi sungai tercatat mencapai 32,26 persen dari target yang ditetapkan.
