BERITA RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan Pemerintah Aceh menghadapi cuaca ekstrem dan banjir. Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menyampaikan capaian pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh yang berlangsung di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.
Dalam pemaparannya, Taufik menyebutkan sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana dengan status berbeda. Berdasarkan data per 18 November 2026, lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya berada dalam masa transisi darurat.
Sementara itu, dua daerah, yakni Nagan Raya dan Aceh Besar, telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, Aceh juga kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak. Dari jumlah tersebut, 844 jiwa atau 265 kepala keluarga masih mengungsi.
Dampak banjir tercatat di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sebagian rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam, sedangkan kondisi di Aceh Selatan sebagian telah surut. Dampak di Bireuen masih dalam pendataan.
Untuk mengantisipasi perkembangan cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh menetapkan masa siaga darurat provinsi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Taufik menjelaskan, langkah kesiapsiagaan pemerintah meliputi pemantauan wilayah rawan, koordinasi peringatan dini dengan BMKG dan BPBA, serta pemetaan titik terdampak, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan satuan tugas, mempercepat evakuasi serta penyelamatan masyarakat, dan memastikan ketersediaan logistik, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya.
Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi perhatian, terutama lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah turut menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan akurat dengan mengutamakan keselamatan warga.
Sementara itu, Safrizal ZA memaparkan sejumlah capaian rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selama satu tahun penanganan bencana. Berdasarkan data per 18 November 2026, pemulihan jalan nasional telah mencapai 100 persen atau seluruh 46 ruas jalan terdampak kembali berfungsi.
Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas telah kembali fungsional atau mencapai 94,32 persen. Adapun pemulihan jembatan nasional juga telah mencapai 100 persen, yakni 23 dari 23 unit. Namun, jembatan daerah baru mencapai 58,93 persen atau 386 dari 655 unit telah kembali berfungsi.
Pada sektor perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat, realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup (Jadup) 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen.
Bantuan perbaikan rumah mencakup 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang, dengan total anggaran Rp653,70 miliar. Sementara Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan seluruhnya kepada 18.422 rekening penerima.
Pemulihan pasar rakyat juga terus berlangsung. Dari 127 pasar terdampak, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.
Di sektor pertanian, bencana berdampak pada 57.171 hektare lahan sawah yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan pemulihan 31.464 hektare lahan sawah. Hingga 18 November, sebanyak 24.322 hektare telah selesai dipulihkan atau mencapai 77,30 persen dari target.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, dampak bencana tercatat pada 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.
Untuk infrastruktur dasar dan utilitas, Safrizal menyampaikan bahwa layanan kelistrikan telah pulih 100 persen. Seluruh 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 BTS juga telah kembali berfungsi atau beroperasi.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan infrastruktur masih membutuhkan percepatan. Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen atau 920 dari target 1.434 unit, sedangkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen atau 54 dari target 72 unit.
Pekerjaan normalisasi sungai dan muara juga masih berlangsung. Dari target 31 sungai, baru 10 yang selesai dinormalisasi atau mencapai 32,26 persen. Sementara normalisasi muara baru menyelesaikan dua dari 23 muara atau 8,70 persen.
Dalam hasil koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, turut dibahas penyempurnaan rencana induk, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap, serta keberlanjutan penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Realisasi anggaran bantuan Kementerian Sosial tercatat mencapai 99,2 persen atau Rp2,12 triliun dari pagu Rp2,14 triliun tahun 2026. Masyarakat yang belum menerima bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulan ekonomi akan tetap dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemantauan berkala oleh posko wilayah untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.[]
