Wagub: Pemulihan Sungai Harus Menjadi Prioritas Rehab-Rekon di Aceh

BERITA RAKYAT ACEH | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh menyatakan pemulihan daerah aliran sungai harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh guna mencegah terjadinya banjir berulang.

“Kalau berbicara saat ini yang dibetulkan. Kita pasti mengejar untuk membereskan sungai,” kata Fadhlullah, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah kepada Antara saat diwawancarai terkait langkah percepatan rehab-rekon bencana, di ruang kerjanya, kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Seperti diketahui, pascabencana hidrometeorologi akhir November 2026 lalu, sebanyak 31 sungai ikut terdampak, dan mengalami pendangkalan, sehingga membuatnya cepat meluapkan air ke permukiman penduduk saat musim hujan datang.

Permasalahan sungai ini, kata dia, telah disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas untuk mencari solusi cepat memulihkan wilayah sungai Aceh agar air mengalir sesuai alirannya.

“Karena saat ini yang terjadi adalah, sungai sudah setara dengan gampong (desa). Jadi setiap banjir, pasti airnya masuk ke gampong. Ini telah kami sampaikan dari bulan  tujuh lalu kepada pemerintah pusat  agar membereskan sungai-sungai tersebut,” ujarnya.

Dek Fadh menuturkan, rehab-rekon ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan anggaran rehab-rekon sebesar Rp58,9 triliun.

Tetapi, lanjut Dek Fadh, angka tersebut masih jauh dari usulan Aceh melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebesar Rp153 triliun.

Selisih yang cukup jauh ini, membuat Aceh kewalahan menutupinya dalam waktu tiga tahun hingga 2028 sesuai target rehab-rekon bencana sumatera, apalagi dana otsus (otonomi khusus) Aceh hanya tinggal satu persen dari DAU APBN.

“Di saat dana otsus tinggal satu persen dan tanggung jawab yang cukup besar ini. Kami mengajukan perpanjangan dana otsus agar bisa dikembalikan dua persen sampai 2,5 persen,” katanya.

Ia meyakini, jika besaran perpanjangan otsus tersebut diberikan oleh pemerintah pusat, maka Aceh akan lebih cepat melaksanakan pembangunan, dan target rehab-rekon bisa teratasi dalam jangka waktu tiga tahun.

“Tetapi seandainya ini pemerintah pusat tidak menyetujuinya sekarang dan melakukan perpanjangan sesuai UU di 2028 (habis masa otsus), ini akan memperlambat penanganan bencana di Aceh,” demikian Fadhlullah.