BERITA RAKYAT ACEH I Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikan polemik bendera Aceh (bulan bintang) secepat mungkin atau sebelum hari peringatan milad GAM pada 4 Desember 2026 mendatang.
“Kami terus berkomunikasi agar sesegera mungkin, kalau bisa sebelum 4 Desember, harus ada kejelasan keputusan tentang bendera ini,” kata Fadhlullah saat diwawancarai di ruang kerjanya, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu.
Seperti diketahui, pengibaran bendera bulan bintang marak terjadi di tengah masyarakat Aceh dalam beberapa bulan terakhir, terutama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Polemik pengibaran bendera tersebut memicu bentrokan antara masyarakat dengan aparat, hingga sudah menelan satu korban jiwa yang diduga tertembak saat penerbitan di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11).
Fadhlullah menyampaikan, fenomena pengibaran bendera bulan bintang oleh masyarakat Aceh kali ini berlangsung pada setiap peringatan maulid Nabi Muhammad SAW hampir di seluruh Aceh.
Ia menjelaskan, persoalan bendera bulan bintang ini pada dasarnya telah diatur melalui Qanun (peraturan daerah) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dan diajukan telah diajukan ke pemerintah pusat.
“Kita tahu bahwa masalah bendera ini terjadi cooling down, belum ada titik temu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Mengenai masalah bendera ini, kata Dek Fadh, saat ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar secepat mungkin masalah ini terselesaikan guna menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan gesekan.
“Kemarin 15 Agustus, pendemo di Masjid Raya mengibarkan bendera. Kemudian terjadi bentrok antara warga dengan aparat di beberapa tempat. di Tiro (Kabupaten Pidie) sampai menghilangkan nyawa ketika pengibaran bendera di hari maulid,” katanya.
Maka dari itu, Dek Fadh memohon kepada pemerintah pusat agar lebih cepat memberikan solusi terbaik untuk Aceh guna menghindari terjadinya bentrokan antara masyarakat dan aparat.
“Sampai saat ini, permasalahan bendera belum ada keputusan dengan pemerintah pusat. Sekali lagi, kami mohon kepada pemerintah pusat berikan solusi tentang bendera ini agar Aceh tetap aman, nyaman dalam menjalankan ibadah sehari-hari,” demikian Fadhlullah.
